Hellenisme, Dalam Konteks Perjalanan Pemerintahan Demokrasi Australia pada abad XVIII-XIX

Hellenisme, Dalam Konteks Perjalanan Pemerintahan Demokrasi Australia pada abad XVIII-XIX

Faris Dwi Ristian[1]

Abstrak: Amerika pada waktu itu dianggap sebagai Newland dan berangkat dari sini, bahwa Amerika sebagai tempat yang didatangi oleh berbagai pendatang yang mempunyai tujuan berbeda-beda. Saling berkompetensi untuk memperjuangkan hidupnya. Dalam berbagai keragaman baik budaya, ras, agama, warna kulit, bahasa, tingkat ekonomi, social dan pendidikan mereka tidak terelakkan untuk saling berbaur.

            Hellenisme adalah pengaruh-pengaruh pemikir atau filosof pada masa Yunani. Dalam pembentukan Negara atau pemerintahan di Amerika, banyak filosof-filosof dalam pemikiran untuk mencari dan membentuk Negara yang ideal sesuai dengan apa yang dicita-citakan banyak diilhami dari filosof pada masa Yunani. Amerika yang pendatangnya latar belakang satu sama lain berbeda seperti pendatang dari Inggris seorang Akademis yang merasa kebebasan individunya terancam, di Amerika dia banyak berekspresi. Latar belakang pemerintahan Raja yang kekuasaannya ditangan 1 orang. Terbentuknya Amerika salah satunya dari pelajaran itu. Demokrasi sebagai pilihan, sebagai ideologi Amerika untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam masyarakat dengan latar belakang yang berbeda.

Kata kunci: kebebasan, demokrasi, hellenisme

            Periode Hellenistik berlangsung mulai tahun 323-330 Masehi mulai kelihatan ketika ada peralihan pemikiran filosof. Dan peralihan itu dari filsafat teoritis menjadi filsafat yang praktis. Dalam perubahan itu filsafat dari seni dalam kehidupan, karena penganut Hellenisme mengatakan bahwa orang yang bijak adalah orang yang mampu mengatur hidup sesuai dengan akalnya. Dalam kondisi semacam ini, berbagai aliran berusaha menentukan arah dan cita-cita yang ingin dicapai.

            Hellenisme atau Hellenismos berasal dari bahasa Yunani yang digunakan oleh penguasa Romawi. Julian untuk menghidupkan kembali tradisi keagamaan Yunani berserta kebudayaan-kebudayaannya. Hellenisme ini berakhir setelah dikuasainya Yunani oleh Alexander Agung pada abad ke-4 Masehi. Sebenarnya pemikiran Hellenisme tidak sesederhana mengenai ataupun teori kosmo saja melainkan lebih menekankan pada bentuk kesadaran manusia dan etos-etos kehidupan sehari-hari.(Suparman, Malian Sobirin, 2003: 128)

            Dalam pemikiran para filosof pada Hellenisme mengorientasikan terhadap jagad raya dan fenomena alam yang dihubungkan ke dalam perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Itu meliputi peristiwa dan itu sebagai pelajaran hidup dan pelajaran itu berbentuk sebagai berikut:

1.      Kebenaran mengeluarkan pendapat bagi seluruh penduduk Yunani (demokrasi).

2.      Bentuk pemerintahannya adalah polis yang dipimpin oleh seorang gubernur (embrio sebuah state/negara bagian).

3.      Sekolah-sekolah filsafat banyak melahirkan filosof. Ajaran serta pemikirannya sangat mempengaruhi pada perilaku penduduk Yunani.

Salah satu pemikir pada zaman Hellenisme yang memberi pengaruh demokrasi di Amerika dan mengatur yang aman dan kuat mencapai kesejahteraan, yaitu:

1.      Aristoteles

Menggunakan metode induktif dengan bertitik dari fakta-fakta nyata atau empiris. Karya besar dibidang pemikiran ketatanegaraan diantaranya yang monumental Politics The Atehinion Constitution. Dalam karya ini membahas konsep-konsep dasar dalam ilmu politik: asal mula negara, negara ideal, warga negara ideal, pembagian kekuasaan politik, keadilan dan kedaulatan, penguasa yang ideal, catatan penelitian tentang konstitusi dan analisa terhadap instabilitas negara, revolusi kaum miskin dan uraian tentang cara-cara memelihara stabilitas negara.

Aristoteles menganalogikan negara sebagai organisme tubuh. Kebutuhan hidup tidak bisa terpenuhi secara sempurna apabila manusia tidak saling membutuhkan. Manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup tanpa manusia lain. Itu sebabnya, dalam kehidupan kemasyarakatan dan negara akan selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara individu dalam masyarakat. Bila negara bersifat organik maka semua warga Negara berkewajiban memiliki tanggung jawab memelihara keamanan.

Dilihat dari segi ukuran ideal menurut Aristoteles, adalah seperti polis atau City State(Ahmad Suhelmi, 2004: 45). Negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan terhadap kekuasaan. Negara memegang kekuasaan tertinggi hanya karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan yang paling tinggi dan mulia. Sebenarnya tujuan yang paling utama negara dibentuk adalah mensejahterakan rakyat dimana mencakup keseluruhan rakyat dari lapisan bawah ke atas.

Dalam pemikiran tentang hak kepemilikan, Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu. Hak milik sangat penting dapat memberikan tanggung jawab bagi seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial. Hak milik juga dapat memikirkan pada persoalan negara yang sedang berlangsung. Mereka yang memiliki hartanya dengan baik. Dari gagasan untuk mempertahankan kekayaan itulah kemudian timbul gagasan bagaimana menciptakan sistem keamanan negara. Orang-orang kaya yang mempunyai usaha akan memiliki perhatian serius terhadap keamanan negara karena itu menyangkut kepentingan pribadi.

2.       Plato

Menurut Alfred North Whitehead, filosof terkemuka Amerika mengemukakan kebesaran reputasi Plato untuk perkembangan sejarah dunia barat

Menurut Plato, Negara ideal menganut system mementingkan kebijakan (virtue). Kebijakan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama Negara haruslah dimaksudkan untuk mencapai kebijakan itu. Atas dasar itulah Plato melihat pentingnya lembaga pendidikan bagi kehidupan kenegaraan.(Ahmad Suhelmi, 2004: 37)

Negara yang menjauhkan prinsip kebijakan akan jauh dari negara yang didambakan manusia. Orang yang berhak menjadi penguasa yang sepenuhnya mengerti kebijakan. Plato menyebut negarawan seperti itu seorang raja-filsuf ‘The Philosopher King’. Seorang raja filosof harus memahami berbagai gejala penyakit masyarakat mendeteksinya sejak dini, mampu melakukan di negara dan mencari cara bagaimana menyembuhkan penyakit itu. Pengetahuan dengan demikian menjadi syarat mutlak menjadi negarawan. Kerja dengan cara sosial merupaka prinsip utama bagi kenegaraan. Akibat munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Dilarang segala pemilikam pribadi, baik dalam bentuk uang, harta, keluarganya, anak dan istri. Karena individu sendiri akan menimbulkan sifat rakus dan tamak manusia akan berkembang dan mengalami institusionalisasi dengan adanya kompetisi bebas atas hak pemilikan pribadi persaingan tidak sehat pun tak terelakkan.

Dalam demokrasi menurut Plato, kebebasan individu dan pluralisme politik adalah Dewa yang diagungkan. Semua warga negara memiliki kebebasan mengekspresikan aspirasi dan idealisme politiknya tanpa merasa khawatir akan intervensi negara terhadap kebebasannya itu. Dalam istilah Plato, demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya “kekerasan dibenarkan atas nama kebebasan dan persamaan hak”. Penjungkirbalikkan massal terhadap moralitas dan akal budi dibenarkan atas nama kebebasan dan persamaan hak.

Pengaruh Hellenisme dalam perkembangan pemerintahan demokrasi Australia pada abad XVIII-XIX

            Titik awal munculnya demokrasi di Australia ditandai berakhirnya pada pemerintahan koloni Macquarie merupakan gubernur terakhir yang otokratis, dan digantikan oleh Sir Thomas Brisbane (1821-1825) adalah gubernur pertama yang kekuasaannya dibatasi berdasarkan Undang-undang. Undang-undang Yudikatur untuk New South Wales yang dikeluarkan oleh parlemen Inggris tahun 1823 berisi tentang pembentukan suatu Legislative Council dalam sistem pemerintahan New South Wales. Anggota dari pemerintahan ini minimal 5 orang atau maksimal 7 orang. Kekuasaan ini dalam amanah Undang-undang memelihara perdamaian, kesejahteraan dan pemerintah yang baik di New South Wales tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Inggris. Batasan tugas Legislative Council tidak boleh mengambil inisiatif membuat Undang-undang.

Dengan pembentukan Legislative Council sebagai bentuk kemajuan dari kekuasaan sewenag-wenang dari gubernur. Pada masa ini gubernur harus bekerja sama satu badan kecil yang secara konstitusional mempunyai kewenangan sebagai badan penasehat dan mampu membawa gubernur merasakan perasaan umum. Pada tahun 1823 menyebutkan tentang pembentukan Mahkamah Agung yang dipimpin oleh hakim agung. Untuk pertama kalinya diduduki oleh Sir Francis Forbes.

Pada masa berikutnya tahun 1842, pemerintahan Inggris memberikan pemerintahan demokrasi atau bisa disebut responsible government dan untuk mereka berpendapat bahwa jalan menuju demokrasi akan leih mudah dengan penghentian transportasi narapidana yang berlaku di £.

Pada tahun 1842 pemerintahan Inggris memberikan pemerintahandengan sistem perwakilan kepada New South Wales. Berdasarkan Undang-undang yang dilekurkan pada tahun 1842, jumlah anggota legislative council ditingkatkan menjadi 36 orang, 24 orang dipilih oleh rakyat, dan yang 12 diangkat oleh pemerintahan Inggris. Legislative Council diberi wewenang membuat Undang-Undang di koloni itu, juga mengatur pembelanjaan uang yang dipungut oleh pemerintah (Siboro, 1989: 110)

 Legislative council yang dibentuk pada tahun 1842 berdasarkan undang-undang, dan untuk pertama kali mendapatkan pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat. Rakyat mempunyai hak memilih orang yang dikehendaki duduk di legislative council, yang merupakan dapat mewakili suara rakyat. Namun, belum seluruh rakyat mempunyai hak pilih. Dalam pelaksanaan pemilihan legislative council dilakukan pada 5 tahun sekali. Syarat-syarat untuk memilih diharuskan mempunyai kekayaan minimum sebesar £ 200 atau telah membayar pajak sebesar £ 20 setahun, jadi dapat disimpulkan yang mempunyai hak suara adalah orang-orang tergolong kaya. Namun, setidaknya memberikan jalan untuk keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Ini sebagai indikasi terbukanya gerbang demokrasi yang semakin lebar.

Dalam sistem pemerintahan yang diatur paad undang-undang tahun 1942 itu berlangsung sampai tahun 1850. Namun, ketika Tasmania dan Australia Selatan memiliki status sebagai koloni yang berdiri sendiri maka kedua koloni inipun dalam waktu yang berbeda membentuk legislative council.

Wewenang gubernur masih dapat memveto undang-undang yang dihasilkan oleh legislative council, walaupun sebaliknya legislative council juga mempunyai wewenang membatalakan usulan gubernur. Gubernur mempunyai hak mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan keuangan dan penggunaan. Dalam praktek gubernur masih berhak menjual tanah dan menggunakan uangnya sesuai dengan kehendaknya, jadi disisi lain demokrasi yang belum sempurna ini tidak disukai oleh rakyat yang ada di koloni tersebut. Harapan rakyat yang berada di koloni tersebut, mempunyai peranan yang lebih jauh menentukan suatu pemerintahan yang betul-betul merefleksikan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Pada masa ini gerakan untuk mendapatkan pemerintahan demokrasi makin gencar karena diakibatkan ribuan orang yang berimigrasi ke koloni-koloni Australia pada masa itu mungkin telah dipengaruhi oleh gerakan Chartis di Inggris. Dalam tuntunannya seperti tokoh-tokoh Henry Parkes, David Syme dan Graham Berry, mengarahkan dalam tuntutannya pembentukan lembaga perwakilan yang merefleksikan seluruh rakyat. Bukan hanya mewakili kepentingan sekelompok rakyat kecil.

Squatters adalah sosok tokoh yang menghendaki pemerintahan demokrasi namun dia mempunyai latar belakang orang kaya. Squatters mempunyai kekhawatiran akan timbulnya pemerintahan demokrasi yang menyamakan kedudukan.

Squatters dalam pola pikirnya mereka tidak menghendaki hak dan kepentingan yang mereka samakan dengan rakyat biasa, walaupun mereka mungkin sama-sama tergolong imigran, namun dalam tingkatan ekonomi tidak dapat disamakan. Akhirnya dicapai kesepakatan yang bersifat kompromis, disetujui adanya lembaga perwakilan tang terdiri dari 2 yaitu:

1.      Majelis Rendah (lower house) yang dipilih dan mewakili sebagian besar rakyat.

2.      Majelis Tinggi (upper house) yang dipilih sekelompok kecil masyarakat kaya.

Dalam kesepakatan ini yang terilhami dari tradisi mereka yang lama di Inggris yang pada saat itu Inggris mengalami gerakan kaum borjuis sebagai kaum liberal. Yang pada masa sebelumnya House of Commons yang dipilih oleh rakyat dan House of Lords yang bersifat turun menurun. Dengan adanya kesepakatan ini dapat berjalan seiring dan seirama pemerintahan demokrasi untuk koloni tersebut.

Pada tahun 1850 pemerintahan Inggris mengeluarkan undang-undang yang disebut Australia Colonies Government Act Undang-Undang ini antara lain;

1.      Victoria dipisahkan dari New South Wales.

2.      Semua koloni di Australia kecuali Australia Barat berhak bentuk Legislative Council seperti di New South Wales

3.      Tiap koloni berhak menyusun sistem oemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing. Kemudian menyampaikannya kepada parlemen Inggris untuk diundangkan.

Bagi koloni-koloni di Australia Undang-undang ini sangat penting sekali artinya, terutama dilihat dari sudut pandang pemerintahan. Dengan Undang-undang ini berarti pemerintahan Inggris sudah siap menyerahkan kepada setiap koloni menyusun pemerintahan yang disukainya dan pemerintahan Inggris tinggal menyetujuinya. Hal lain yang diperhatikan dari Undang-undang ini adalah bahwa pemerintahan Inggris memberikan hak menyusun pemerintahan sendiri untuk kepada setiap koloni secara terpisah, sehingga masing-masing koloni dapat mengatur dirinya sendiri tanpa harus sama atau terikat dengan koloni lain (Siboro, 1989: 112)

Tetapi ini memberikan efek perjalanan pada tahun berikutnya yaitu mendapat pengaruh dari Eropa. Partai-partai buruh sosial demokrat menyatakan oposisi radikal, kadang-kadang revolusioner terhadap negara borjuis tetapi ini berbeda dengan Australia, hanya memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara, dengan memegang peran sebagai penentu perimbangan kekuasaan parlemen mapun lewat mayoritasnya sendiri dalam parlemen. Pemerintahan buruh pertama di dunia memegang jabatan di negara Australia khususnya koloni Queensland pada tahun 1899. Partai buruh memperoleh 50% dari suara pemilihan. Ini memberikan bentuk pemerintahan yang terikat pada kepentingan buruh. Pada prakteknya sendiri partai buruh telah membawa perubahan pada hakikat organisasi partai demokrasi. Ketika parlemen mulai berkembang partai buruh yang merupakan sebagai kekuatan kecil dari 3 partai yang ada.

Landasan-landasan partai buruh dalam melakukan suatu kebijakan dalam menjalankan pemerintahan sebagai berikut:

1.      Sekalipun partai buruh menerima kapitalis campuran (mixed capitalism), tetapi tradisi sosialis tidak ditinggalkan. Secara ideologis, partai ini bertujuan mencapai suatu masyarakat yang berkecukupan, serta lebih wajar dan bahwa mereka percaya hal itu adalah tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Kenyataan ini, sekurang-kurangnya, telah membawa Australia menjadi suatu negara kesejahteraan.

2.      Partai buruh lebih vokal dalam mendukung reformasi social, memberikan pelayanan social bagi yang kurang beruntung, dans egala bentuk reditribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan yang diprakarsai Partai Buruh lebih sering menegdepankan program-program pembaharuan, sehingga semakin memantapkan posisinya sebagai partai pembaharu, dibandingkan parati Liberal yang semakin lama semakin konservatif. Terlebih lagi, semuanya itu dilakukan tidak dengan cara-cara revolusioner, melainkan dilaksanakn melalui cara-cara parlementer. Dinamika proses perjuangan parlementer Partai Buruh selama ini benar-benar mencerminkan suatu sikap yang memegang teguh prinsip-prinsip demokratis.

3.      Partai Buruh melihat dirinya lebih nasionalistik dalam hal mengajurkan kebebasan yang lebih luas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Partai Buruh berusaha memajukan proyek-proyek pembangunan nasional melalui intervensi pemerintah ke dalam perekonomian, melalui pembentukan perusahaan-perusahaan negara, melalui negara-negara bagian dan teritori (Hamid, 1999: 204-205)

Sejarah partai Liberal dibentuk oleh anggotan-anggota parlemen yang berasal dari kelompok kapitalis kelas menengah, sebagai penentangan mereka terhadap keterwakilan gerakan buruh, yang masuk melalui partai Buruh, dalam parlemen federal. Sejak hari pertama terpilihnya anggota Buruh di parlemen colonial pada awal 1890-an, beberapa fraksi parlemen yang menentangnya mulai mengadakan koalisi nonburuh. Dalam minggu-minggu berikutnya, kelompok tersebut tumbuh sebagai partai politik, namun dengan berbagai nama di antaranya National Defence League. Partai Liberal sering disebut sebagai partai yang konservatif. Selama pertumbuhannya, parati liberal sudah berganti anam tiga kali. Tahun 1917, partai liberal berganti nama menjadi Nationalist Party, ini berkaitan dengan masuknya PM BUruh William Morris Hughes. Tahun 1931 berganti nama lagi karena masuknya para pembangkang dari partai buruh ke dalam partai ini disebabkan oleh kekecewaan dengan kebijakan pemerintah Buruh. Tahun 1945 berganti nama menjadi Partai Liberal.

Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Partai Liberal, antara lain:

1.      Kaum Liberal percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat melalui system parlementer, dimana wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat adalah bebas bertindak atas dasar keyakinan mereka sendiri.

2.      Masyarakat Liberal merupakan asosiasi bebas diantara individu yang percaya bahwa setioap orang memiliki hak untuk membangun kepribadiannya sendiri dan memilih cara hidupnya sendiri.

3.      Kaum Liberal bertujuan menciptakan lingkungan dimana parakasra individu dan perusahaan swasta tumbuh dengan subur. Mereka mengakui bahwa perekonomian pasar bebas adalah faktor utama untuk mencapai kemajuan ekonomi (Hamid, 1999:229)

Undang-Undang pemilu

            Pemilu Federal dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu 1902 (Electoral Act 1902). Akan tetapi, ketika UU ini dirancang tampaknya tidak ada perdebatan yang berlarut-larut mengenai asas demokrasi. Hal ini terutama menyangkut kualifikasi mengenai siapa-siapa warga Australia yang berhak dipilih dan memilih. Aturan dasar Undang-undang tersebut menyebutkan :

“setiap pria kulit putih harus mempunyai satu dan hanya satu suara”.

Wanita, terutama wanita kulit putih baru mendapatkan hak pilih dalam pemilu federal hanya setelah tahun 1902. Padahal, negara bagian South Australia telah memberikan hak pilih bagi wanita sejak tahun 1894, yang berarti menjadi salah satu negara bagian diantara sedikit negara dunia, yang memberikan hak pilih pada wanita. Pada tahun 1899, Western Australia juga memberikan hak pilih bagi wanita ( Hamid, 1999: 159-160).

Australia merupakan salah satu negara demokratis di dunia, dimana pemungutan suara dibuat wajib secara hukum, para pemilih tidak hadir dalam pemungutan suara akan diberi sanksi berupa denda ini dianggap melanggar Undang-undang. Pada tahun 1924 ini diberlakukan pada negara bagian federal. Format ini diadopsi dari pemilu di negara bagian yaitu Queensland pada tahun 1915. Dan diikuti dalam negara bagian seperti Victoria tahun 1927, New South Wales tahun 1930, Tasmania tahun 1931, South Australia tahun 1939 dan Western Australia tahun 1944. Pada anak yang berusia sekitar 13 tahun, sebelum diterapkannya wajib memilih pemerintah federal telah menetapkan pula bahwa setiap warga negara Australia berusia 18 tahun kini diturunkan 17 tahun wajib mendaftar sebagai peserta pemilu. Sebenarnya para pemilih tidak dipaksa untuk memilih salah satu tokoh namun diwajibkan hadir ditempat pemungutan suara pada hari pemilu dan memberi namanya pada petugas pemungutan suara. Kisaran denda bagi yang melanggar dikenakan sanksi sebesar 10 dolar Australia. Ini memberikan efek positif dalam berjalannya pemilihan umum berkurangnya beban tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh partai politik.

            Terjadi diskriminasi pada orang-orang Aborigin ketiadaan dalam hak pilih pada pemilu. Ketika Undang-undang tersebut diberlakukan dan kaum Aborigin belum dipertimbangkan sebagai warga negara Australia dan kaum Aborigin baru memperoleh hak pilih pada tahun 1967. Begitu juga, pada status warga imigran negara-negara non Inggris yang telah di naturalisasikan berdasarkan Undang-Undang Australia: serta juga tentang anak-anak imigran yang lahir di Australia, yang telah tinggal selama 5 tahun atau lebih pada tahun 1948. Pemerintahan buruh kepemimpinan Chifley, ketika itu mengambil suatu batasan longgar dalam penentuan warga negara Australia. Berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan tahun 1948, Chifley menegaskan bahwa:

“ warga negara Australia akan tetap sebagai British subject bila mereka menghendakinya, dan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara Australia bila ia juga adalah British subject, sehingga memiliki kualifikasi memeproleh hak pilih dan dipilih sebagai anggota parlemen dan berdasarkan Undang-undang federal dan Undang-undang negara bagian. Pengertian ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Australia adalah British subject juga, tetapi tidak semua British subject adalah warga negara Australia.

            Tiga puluh lima tahun kemudian (1983), pemerintahan yang dipimpin oleh Hawke, menghapuskan semua status British subject sebagai basis untuk melakukan kegiatan politik. Hanya warga negara Australia yang berkualifikasi untuk berpolitik, sehingga mendapatkan hak memilih dan dipilih dalam parlemen Australia. Seluruh negara bagain menerima hal ini, dan perubahan ini berlaku secara federal dan seluruh negara bagian, kecuali di Queensland, pada tanggal 25 Januari 1984. Dengan demikian, British subject yang telah tinggal di suatu daerah pemilihan sebelum ketentuan ini berlaku, tetap memperoleh hak memilih: sebaliknya seluruh imigran termasuk yang berasal dari Inggris yang tinggal sejak tanggal 25 Januari 1984 (dan yang sebelum tanggal tersebut tetapi belum mendaftar kedatangannya) harus menjadi warga negara Australia terlebih dahulu ( Hamid, 1999: 161)

                       

           

DAFTAR RUJUKAN

Kompas, 30 April 2009

Malian, S.S. 2003. Ide-ide Besar Sejarah Intelektual Amerika. Yogyakarta: UII Press

Suhelmi, A. 2004. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Usis. 2004 Garsi Besar Sejarah Amerika. Departemen penerangan USA

           

---

[1] Mahasiswa Jurusan Sejarah Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. NIM 107381407223. Artikel ini ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Australia, Mei 2010.